DIGUNAKAN UNTUK APA ANGGARAN INDONESIA??

Akhir-akhir ini banyak beredar pertanyaan APBN itu dibuat untuk apa, sih? Kok enggak terasa ya dampaknya? Atau cuma untuk belanja-belanja yang enggak jelas? Atau hanya untuk foya-foya? Eitts ... tunggu dulu, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa berpikir kritis dan rasional apabila ingin berspekulasi tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Untuk itu mengetahui tentang fakta-fakta yang ada merupakan jalan yang paling tepat untuk mengetahui suatu informasi agar tidak menjadi berita hoax. Sebenarnya tanpa kalian sadari, realisasi dari APBN sudah ada di kehidupan kalian kok. APBN dialokasikan pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Berbagai fasilitas umum sudah pemerintah realisasikan menggunakan dana dari APBN, apa sajakah itu? Simak penjelasannya di bawah ini.

                Sebelum membahas tentang apa saja sebenarnya yang dibelanjakan pemerintah menggunakan dana APBN, kita harus mengetahui apa itu APBN. Menurut pasal 1 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Dalam APBN terdapat beberapa struktur yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBN yaitu:

1.       Pendapatan Negara dan Hibah

2.       Belanja Negara

-          Belanja pemerintah pusat

-          Transfer daerah dan dana desa

3.       Keseimbangan Primer

4.       Keseimbangan Umum

5.       Pembiayaan

Nah, pendapatan dan hibah yang diterima oleh negara digunakan untuk merealisasikan belanja negara. Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari penerimaan SDA; bagian pemerintah atas laba BUMN; dan PNBP lainnya, dan penerimaan hibah.

Seseorang biasanya akan menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan jika sudah ada dana lalu ia menyusun rancangan kegiatan dengan menyesuaikan ketersediaan dana yang sudah ada. Berbeda dengan negara, hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah menyusun rencana belanja negara pada tahun bersangkutan lalu pemerintah akan mengumpulkan sumber penerimaan negara apa saja yang dapat digunakan untuk merealisasikan rancangan belanja negara tersebut pada tahun yang akan datang. 

 

Dalam APBN 2018, penerimaan negara dianggarkan oleh pemerintah sebesar 1.894,7 T. Itu nominal yang sangat besar, kan? Tapi jangan salah loh, pemerintah menganggarkan belanja negara dengan nominal yang lebih besar yaitu sebesar Rp 2.220,7 T. Jika belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara disebut dengan defisit anggaran. Pada APBN 2018 pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,19% terhadap PDB. Jangan khawatir apabila terjadi defisit anggaran, jika defisit anggaran masih dibawah batasan defisit anggaran pemerintah yaitu 3% tergolong aman. Defisit anggaran digunakan untuk melihat kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dengan naik turunnya defisit anggaran akan mengetahui kondisi terkini pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pemerintah Belanja Apa Saja Dengan Penerimaan Negara Sebanyak Itu?

APBN memiliki beban belanja wajib atau Mandatory Spending  yang harus dipenuhi karena sudah ditetapkan di peraturan perundang-undangan yaitu:

1.       Anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD

2.       Anggaran kesehatan 5% dari APBN

3.       DAU 26% dari penerimaan dalam negeri netto

4.       Dana Otonomi Khusus 2% dari dana otonomi nasional

5.       Dana desa 10% dari transfer ke daerah

Anggaran belanja negara sebesar Rp 1.894,7 T akan dibagi lagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,5 T dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 766,2 T. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,5 T diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas.

Pembangunan infrastruktur yang dimaksud antara lain Pembangunan jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu percepatan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dalam waktu yang cepat serta dapat mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur termasuk di wilayah perkotaan dan daerah hingga perbatasan dan daerah terluar, ujar Askolani sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

 Dengan adanya infrastruktur yang disediakan pemerintah tersebut akan membuat akses masyarakat untuk mencari dan menjalankan pekerjaan menjadi semakin lancar dan mudah sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan kemiskinan menjadi berkurang.

Anggaran belanja pemerintah pusat juga digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi penerima bantuan, serta meningkatkan akses, distribusi, dan  kualitas pendidikan.

Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 T dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Sasaran alokasi transfer ke daerah dan dana desa, antara lain:

1.       DAU (Dana Alokasi Umum) diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah sehingga kemampuan antar daerah menjadi merata dan tidak ada perbedaan yang signifikan

2.       DAK Fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik dengan sasaran antara lain sarana dan prasarana puskesmas, irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, stimulan pembangunan perumahan baru.

3.       DAK non fisik dengan sasaran BOS 47,4 Juta siswa, tunjangan profesi guru (TPG) 1,2 Juta guru, dan bantuan operasional kesehatan (BOK) 9.785 puskesmas.

4.       Dana Desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan

Jadi, sebagai warga negara yang baik kita harus lebih berpikir secara kritis, bijak, dan rasional agar tidak terpengaruh oleh spekulasi-spekulasi oknum yang tak bertanggung jawab. Lebih mengenal tentang APBN terutama belanja apa saja yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu alternatif untuk menghindari hal negatif tersebut. Mengenal APBN berarti kita mengenal sistem kerja pemerintah lebih dekat dan membuat kita paham serta menyadari segala program kerja yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Referensi:

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018

https://fakta.news/berita/rincian-belanja-pemerintah-untuk-pembangunan-dalam-apbn-2018