Akhir-akhir ini banyak beredar
pertanyaan APBN itu dibuat untuk apa, sih? Kok enggak terasa ya dampaknya? Atau
cuma untuk belanja-belanja yang enggak jelas? Atau hanya untuk foya-foya? Eitts
... tunggu dulu, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa berpikir
kritis dan rasional apabila ingin berspekulasi tentang hal-hal yang belum kita
ketahui. Untuk itu mengetahui tentang fakta-fakta yang ada merupakan jalan yang
paling tepat untuk mengetahui suatu informasi agar tidak menjadi berita hoax. Sebenarnya
tanpa kalian sadari, realisasi dari APBN sudah ada di kehidupan kalian kok. APBN
dialokasikan pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
Berbagai fasilitas umum sudah pemerintah realisasikan menggunakan dana dari
APBN, apa sajakah itu? Simak penjelasannya di bawah ini.
Sebelum
membahas tentang apa saja sebenarnya yang dibelanjakan pemerintah menggunakan
dana APBN, kita harus mengetahui apa itu APBN. Menurut pasal 1 ayat (7) UU No.
17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Dalam APBN terdapat beberapa
struktur yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBN yaitu:
1.
Pendapatan Negara dan Hibah
2.
Belanja Negara
-
Belanja pemerintah pusat
-
Transfer daerah dan dana desa
3.
Keseimbangan Primer
4.
Keseimbangan Umum
5.
Pembiayaan
Nah, pendapatan dan hibah yang diterima oleh negara digunakan
untuk merealisasikan belanja negara. Pendapatan negara berasal dari penerimaan
perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari
penerimaan SDA; bagian pemerintah atas laba BUMN; dan PNBP lainnya, dan
penerimaan hibah.
Seseorang biasanya akan menyusun rencana kegiatan yang akan
dilakukan jika sudah ada dana lalu ia menyusun rancangan kegiatan dengan
menyesuaikan ketersediaan dana yang sudah ada. Berbeda dengan negara, hal
pertama yang dilakukan pemerintah adalah menyusun rencana belanja negara pada
tahun bersangkutan lalu pemerintah akan mengumpulkan sumber penerimaan negara
apa saja yang dapat digunakan untuk merealisasikan rancangan belanja negara
tersebut pada tahun yang akan datang.
Dalam APBN 2018, penerimaan negara dianggarkan oleh
pemerintah sebesar 1.894,7 T. Itu nominal yang sangat besar, kan? Tapi jangan
salah loh, pemerintah menganggarkan belanja negara dengan nominal yang lebih
besar yaitu sebesar Rp 2.220,7 T. Jika belanja negara lebih besar dibandingkan
penerimaan negara disebut dengan defisit anggaran. Pada APBN 2018 pemerintah
menargetkan defisit anggaran sebesar 2,19% terhadap PDB. Jangan khawatir
apabila terjadi defisit anggaran, jika defisit anggaran masih dibawah batasan
defisit anggaran pemerintah yaitu 3% tergolong aman. Defisit anggaran digunakan
untuk melihat kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dengan naik
turunnya defisit anggaran akan mengetahui kondisi terkini pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
APBN memiliki beban belanja wajib atau Mandatory Spending yang harus dipenuhi karena sudah ditetapkan di
peraturan perundang-undangan yaitu:
1.
Anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD
2.
Anggaran kesehatan 5% dari APBN
3.
DAU 26% dari penerimaan dalam negeri netto
4.
Dana Otonomi Khusus 2% dari dana otonomi
nasional
5.
Dana desa 10% dari transfer ke daerah
Anggaran belanja negara sebesar Rp 1.894,7 T akan dibagi lagi
menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,5 T dan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa sebesar Rp 766,2 T. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,5 T
diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan
pengangguran, dan dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan
konektivitas.
Pembangunan infrastruktur yang dimaksud antara lain Pembangunan
jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang
8.695 m dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit. Pembangunan
infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu percepatan ekonomi daerah,
meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dalam waktu yang cepat
serta dapat mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
termasuk di wilayah perkotaan dan daerah hingga perbatasan dan daerah terluar,
ujar Askolani sebagai Direktur Jenderal Anggaran.
Dengan adanya
infrastruktur yang disediakan pemerintah tersebut akan membuat akses masyarakat
untuk mencari dan menjalankan pekerjaan menjadi semakin lancar dan mudah
sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan kemiskinan menjadi berkurang.
Anggaran belanja pemerintah pusat juga digunakan untuk
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan promotif preventif,
serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat
bagi penerima bantuan, serta meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.
Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 T
dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah,
meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah,
serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Sasaran
alokasi transfer ke daerah dan dana desa, antara lain:
1. DAU (Dana Alokasi Umum) diarahkan untuk
mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah sehingga kemampuan antar daerah
menjadi merata dan tidak ada perbedaan yang signifikan
2.
DAK Fisik diarahkan untuk mengejar
ketertinggalan infrastruktur layanan publik dengan sasaran antara lain sarana
dan prasarana puskesmas, irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, stimulan
pembangunan perumahan baru.
3.
DAK non fisik dengan sasaran BOS 47,4 Juta
siswa, tunjangan profesi guru (TPG) 1,2 Juta guru, dan bantuan operasional
kesehatan (BOK) 9.785 puskesmas.
4.
Dana Desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan
Jadi, sebagai warga negara yang baik kita harus lebih
berpikir secara kritis, bijak, dan rasional agar tidak terpengaruh oleh
spekulasi-spekulasi oknum yang tak bertanggung jawab. Lebih mengenal tentang
APBN terutama belanja apa saja yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu
alternatif untuk menghindari hal negatif tersebut. Mengenal APBN berarti kita
mengenal sistem kerja pemerintah lebih dekat dan membuat kita paham serta
menyadari segala program kerja yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan
masyarakat.
Referensi:
